Ketua Umum DPN PERADI Profesional, Harris Arthur Hedar, menegaskan Indonesia membutuhkan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (UU HPI) untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan unsur lintas negara. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU HPI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Menurut Harris, meningkatnya mobilitas masyarakat, investasi asing, perdagangan internasional, hingga transaksi digital mem
1:23
Ketua Umum DPN PERADI Profesional, Harris Arthur Hedar, menegaskan Indonesia membutuhkan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (UU HPI) untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan unsur lintas negara. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU HPI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Menurut Harris, meningkatnya mobilitas masyarakat, investasi asing, perdagangan internasional, hingga transaksi digital mem
36.5K views3 weeks ago
TikTokinilahcom
See more
Static thumbnail place holder